gedung kpk
img:terasbintang.com

Anak kami, River, sudah tidur. Lebih cepat dari biasanya. Jam segini biasanya dia masih betah bermain sambil menungguku pulang kerja. Mungkin dia kelelahan. Aku tak ingat apakah hari itu jadwal dia masuk PAUD sehingga dia lebih cepat tidur di malam hari. Biasanya begitu.

Kami bertiga berkumpul di ruang tidur. Pesawat TV masih menyala di ruang tengah, sayup-sayup memperdengarkan berita tentang satu lagi pejabat yang korupsi. Inilah jenis berita yang sedapat mungkin kami hindari di waktu-waktu santai seperti ini. Tapi rasanya sudah terlalu malas untuk beranjak dan mengganti saluran. Jadi kami biarkan saja.

“Ma, besok-besok ayah mau daftar jadi Ketua ah,” kataku.

Istriku menghentikan kegiatannya menonton seri Running Man dari tablet Android-nya. Ini juga salah satu kebiasaan baru istriku. Setelah gadget itu ada di rumah, dia mulai jarang membaca buku sebelum tidur. Serial reality show Korea yang di-download dari internet itu lebih menyita perhatiannya kini. Dia punya 100 seri. Lucu, katanya.

“Kenapa, Yah?”
“Kalau ayah jadi Ketua KPK, keren gak?”
Dan istriku tidak butuh waktu lama untuk menjawab.
“Nggak!”
“Lha, kenapa?” Jawabannya itu tiba-tiba menggodaku untuk menaikkan strata pertanyaan yang tadinya aku niatkan hanya main-main.
“Pokoknya nggak!” katanya tegas, seolah-olah yang kami bicarakan adalah perihal poligami.

Pada suatu masa yang galau, aku memang pernah bercita-cita menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Waktu itu sedang ada penerimaan pegawai di lingkungan lembaga pemberantas rasuah itu. Beberapa orang kawanku ikut mendaftar. Begitu pun aku yang jauh di dasar hati menyimpan keinginan laten untuk menjadi pembela kebenaran. Namun keinginan itu akhirnya aku anulir. Pekerjaan itu terlalu hitam putih untuk orang seperti aku yang sekian tahun bekerja di area abu-abu. Menjadi pegawai KPK sudah pasti berat, apatah lagi menjadi ketuanya.

Aku tiba-tiba ingat ibuku. Sewaktu aku baru saja tamat SMA dan ingin meneruskan kuliah, ibuku sudah mewanti-wanti agar aku tidak masuk ke Fakultas Hukum. Aku tanya kenapa. Dan ibuku bercerita panjang lebar. Jika aku masuk Fakultas Hukum dan belajar dengan baik, maka aku akan lulus dan berkarier di bidang hukum. Bila tidak menjadi hakim, mungkin pengacara atau jaksa.

“Zamanmu nanti pasti akan lebih berat dibanding kami, dan Mama tidak yakin kau akan sekuat kami,” kata ibuku.
Ibuku seorang hakim dan ayahku pegawai Bea Cukai, mereka berdua bekerja di tempat yang sering berkelindan dengan urusan hukum dan . Aku memaklumi. Di telingaku, nasehatnya itu bukanlah nasihat seorang ibu yang menyangsikan kejujuran anaknya melainkan upaya seorang ibu untuk melindungi jalan anak-anaknya.
Tidak sedikit pun aku meragukan integritas ibuku. Dalam kebersahajaannya, ibuku adalah orang paling keras yang aku tahu bila berurusan dengan kejujuran. Urusan menemukan pensil pun bisa menjadi panjang di mata ibuku.

Sehingga ketika istriku pun tidak percaya bahwa aku bisa menjadi Ketua KPK, aku memaklumi. Seperti ibuku, sudah pasti dia juga ingin menjagaku dari hal-hal yang beresiko untuk menjerumuskan. Dalam hal ini, mereka adalah pembaca bakat yang baik.

Padahal, sungguh, aku pernah berniat untuk menjadi Ketua KPK. Mungkin di umur 40-an, yang kata banyak orang, saat hidup sesungguhnya baru dimulai. Keinginan itu sempat menguat saat melihat Ketua KPK yang baru. Aku dan Pak Abraham Samad berasal dari daerah yang sama. Kami juga berasal dari kampus yang sama meski angkatannya jauh di atasku. Saat aku menjadi stringer sebuah stasiun TV di Makassar, aku sering mendengar sepak terjangnya. Dia suka nongkrong di warung kopi tempat kami juga sering berkumpul menunggu berita. Sebagai pengacara, dia pernah tampil membela terdakwa kasus-kasus besar seperti kasus Bom Makassar. Sebagai aktivis antikorupsi, dia pernah “mengamuk” di kantor DPRD memprotes anggota dewan yang diduga korupsi. Dia juga berperan menjebloskan seorang mantan pejabat lokal korup ke penjara.

Proksimitas ideologis dan geografis kami membuatku sempat mengawang-awang tentang cita-cita mulia ini. Memberantas korupsi bukanlah hal yang mustahil bagi manusia. Kita hanya perlu orang yang berani berdiri di depan. Seperti Abraham Samad.

Namun belakangan, seperti ada yang mengganjal. Abraham Samad dianggap tidak lagi segarang pada awalnya. Laporan Utama Koran Tempo edisi 3 November 2012 menggambarkan Abraham dan segenap perangkat KPK sebagai Asterix yang berpusing-pusing, maju mundur dalam menyidik perkara yang melibatkan Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng. Tak hanya koran nasional semacam Koran Tempo, seorang kawanku yang cukup dekat dengan Abraham Samad juga menguarkan pertanyaan bernada kekecewaan. Yusran Darmawan, mantan wartawan Makassar yang kini menuntut ilmu di Ohio University, Amerika Serikat, “menggugat” di blog pribadinya, www.timur-angin, com. Dalam postingan yang bertajuk “Ke mana Badik Abraham Samad?”, Yusran Darmawan menulis:

“Namun apakah kamu masih punya nyali itu, wahai Abraham? Ataukah dirimu sedang duduk nyaman di singgasana kursi ketua itu sembari membayar utang pada partai politik yang dulu merekomendasikan namamu? Lantas di manakah kau meletakkan badik bertuahmu itu?”

Tidak lama sebelum Koran Tempo dan Yusran mengungkapkan nada kekecewaan itu, aku pun sejatinya menyadari betapa tidak mudahnya menjadi Ketua KPK. Sebagai buruh media, aku bertugas mengurut kabel di Istana Negara saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba-tiba merasa perlu menggelar konferensi pers terkait perseteruan KPK dan Polri dalam kasus rencana penarikan penyidik KPK dari Polri Kompol Novel Baswedan. Perseteruan yang berulang. Sebelumnya, pernah terjadi perselisihan serupa antara Polri dan KPK yang dikenal dengan peristiwa Cicak versus Buaya.

Dan kali ini, SBY kembali menegaskan posisi KPK.
“Tidak. KPK adalah lembaga independen. Lima pimpinan KPK itu dipilih DPR RI, kemudian calon-calon pimpinan KPK itu diseleksi oleh tim seleksi yang juga independen. Ini perlu saya sampaikan supaya tidak ada salah pengertian seolah-olah baik Polri maupun KPK itu di bawah koordinasi presiden,” kata Pak SBY dalam pidato pada Senin malam tanggal 8 Oktober 2012 itu.

Pidato dan arahan Presiden SBY memang cukup tegas malam itu, tetapi kekhawatiran tetap muncul. Pun kesadaran bahwa KPK bukanlah lembaga yang maksum dan kebal, dan seteru-seterunya juga tidak tinggal diam.

Maka gemetarlah lututku membayangkan bagaimana bila kelak aku benar-benar menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini. Menjadi Ketua KPK tidak cukup hanya dengan mengerti posisi, fungsi, dan tugas lembaga. Ada yang jauh lebih penting, yaitu memelihara integritas. Termasuk di dalamnya memunculkan keberanian untuk memutuskan hubungan baik dengan perangkat partai politik yang telah berjasa memberi rekomendasi jika sekiranya hubungan itu menyandera dan mencederai integritas.

Berat? Sudah pasti. Karena integritas bukanlah barang yang bisa dibangun dalam semalam. Integritas adalah semacam keramik Cina yang tidak boleh tergores. Wajib dipelihara sepanjang hayat. Gores sedikit, turun nilainya.

Sehingga bila kelak aku, terpaksa melanggar nasihat ibu dan istriku, dan menjadi Ketua KPK, maka yang pertama akan aku lakukan adalah berhenti men-download mp3 dari internet dan tidak lagi membeli DVD bajakan di Ambassador atau Glodok.

Integritas dimulai dari hal-hal kecil, bukan? Dan yang kecil-kecil itu yang biasanya berat.

Fauzan Mukrim

Fauzan Mukrim

Pekerja TV swasta. Tinggal di pinggiran Jakarta bersama istrinya, Desanti, dan dua anaknya, River dan Rain.
Fauzan Mukrim

Latest posts by Fauzan Mukrim (see all)

http://riverpost.id/wp-content/uploads/2012/11/gedung-KPK.jpghttp://riverpost.id/wp-content/uploads/2012/11/gedung-KPK-150x150.jpgFauzan MukrimRiver's Note,Integritas,KPK,Anak kami, River, sudah tidur. Lebih cepat dari biasanya. Jam segini biasanya dia masih betah bermain sambil menungguku pulang kerja. Mungkin dia kelelahan. Aku tak ingat apakah hari itu jadwal dia masuk PAUD sehingga dia lebih cepat tidur di malam hari. Biasanya begitu. Kami bertiga berkumpul di ruang tidur. Pesawat...B e r b a g i -- H a n y a -- y a n g -- B a i k